Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membersihkan praktik tidak adil dalam distribusi pangan nasional ( Foto : ABK ). 
Presiden Prabowo Serukan Langkah Konkret Atasi Praktik Curang Distribusi Pangan, Ancam Sita Penggilingan Padi Nakal
Klaten,PENDIDIKANNASIONAL.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membersihkan praktik tidak adil dalam distribusi pangan nasional, khususnya yang merugikan petani dan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan saat meresmikan peluncuran 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).
Presiden Prabowo menyoroti maraknya praktik curang di sektor penggilingan padi, di mana pelaku usaha besar diduga membeli gabah petani di bawah harga pasar dan menjual beras biasa dengan label premium di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Penggiling padi adalah cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jika mereka tidak mau patuh pada kepentingan negara, saya tidak segan menyitanya dan menyerahkan pengelolaannya kepada koperasi,” tegas Prabowo.
Baca Juga : https://pendidikannasional.id/nasional/presiden-prabowo-resmikan-80-081-koperasi-desa-kelurahan-merah-putih/
Menurut laporan yang diterima Presiden, praktik ini berpotensi merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan sektor vital seperti pendidikan.
“Dengan Rp100 triliun per tahun, kita bisa perbaiki 100 ribu sekolah. Dalam 3,5 tahun, semua sekolah di Indonesia bisa direnovasi,” ujarnya.
Presiden juga memperkenalkan istilah “serakahnomics” untuk mengkritik sistem ekonomi yang mengutamakan keuntungan sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan sosial.
“Ini bukan liberal, neoliberal, atau sosialis. Ini serakahnomics ekonomi keserakahan yang bertentangan dengan konstitusi,” tegasnya.
Lihat Juga : https://youtube.com/@pendidikannasionaltv?si=7MptnqLVlhZi45vk
Prabowo menyatakan bahwa praktik curang dalam distribusi pangan kini lebih mudah dilacak berkat laboratorium mutu dan teknologi kecerdasan buatan. Namun, ia menekankan bahwa kunci utama adalah penegakan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan negara atas sumber daya vital.
“Saya yakin DPR, DPD, MPR, dan seluruh kepala desa mendukung langkah ini. Mari bersatu untuk keadilan, demi bangsa dan merah putih,” tandasnya penuh optimisme.
Langkah tegas ini diharapkan memperbaiki tata kelola pangan nasional sekaligus memperkuat peran koperasi dalam mendorong ekonomi kerakyatan.
(Sumber: Sekretariat Presiden)
( ABK ).
Editor: Ria.
