https://katalog.inaproc.id/informasi-suara-indonesia
Warga Desa Giripurno Dapat Respons Cepat, Pemkot Batu Turun Langsung Tinjau Keluhan Air dan Fasilitas
Kota Batu, PENDIDIKANNASIONAL.ID – Menanggapi aksi puluhan warga yang mendatangi gedung DPRD Kota Batu pada Senin (8/12/2025), Pemerintah Kota (Pemkot) Batu langsung bergerak. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Zadiem Efisiensi, memimpin tinjauan lapangan di Desa Giripurno, Selasa (9/12/2025), untuk mendengar dan menilai langsung dua keluhan utama warga,menyusutnya debit mata air dan ketidaklengkapan fasilitas umum, termasuk di lingkungan lembaga pendidikan.
Kunjungan ini dihadiri oleh jajaran perangkat daerah terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Turut hadir Kepala Desa Giripurno, tokoh masyarakat, perwakilan pengelola lembaga pendidikan setempat, dan perwakilan warga yang beraksi, menciptakan ruang dialog yang inklusif.
“Harapannya, dengan pertemuan langsung di lokasi ini, kita bisa mendengarkan dengan jelas, melihat dengan nyata, dan kemudian bergerak bersama menyelesaikan persoalan yang ada. Persoalan air dan fasilitas umum, termasuk pendidikan, adalah hak dasar warga yang menjadi prioritas kami,” tegas Sekda Zadiem di hadapan warga.
Ia menegaskan, tinjauan ini merupakan langkah awal assessment komprehensif. Untuk masalah mata air, akan dikaji faktor penyebab dan dicari solusi jangka pendek maupun panjang. Sementara terkait fasilitas umum, akan dilakukan pendataan ulang untuk percepatan perbaikan.
Perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang turut memantau menyampaikan, berdasarkan keterangan Sekda, peninjauan ulang terkait pengeboran sumber mata air, perizinan, dan aspek lainnya akan dilakukan dengan tenggat waktu maksimal satu minggu. “Pemerintah belum bisa memberikan kesimpulan sehingga menunggu kajian dalam satu minggu terhitung sejak kemarin, barulah keluar surat rekomendasi,” jelas perwakilan GMNI.
Lihat Juga : https://youtube.com/@pendidikannasionaltv?si=7MptnqLVlhZi45vk
Namun, warga menyatakan kesabarannya ada batas. Bagong, perwakilan Aliansi Perjuangan Sosial Masyarakat (APSMAF), menyatakan jika dalam jangka waktu satu minggu belum ada tindakan nyata, warga akan mengajukan blokade. “Kita masyarakat tidak mau ditipu daya. Kita terus mendesak DPRD, Pemerintah Kota Batu dan stakeholder terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.
Ketua APSMAF, Robiyan, menegaskan bahwa aksi di DPRD adalah puncak dari keluhan yang terakumulasi selama sembilan tahun. “Yang kami rasakan bukan hanya kekurangan air bersih, tetapi juga masalah akses untuk bisa melakukan kontrol mata air maupun saluran irigasi. Sudah banyak pengaduan lewat jalur biasa, tetapi responsnya lambat. Aksi kemarin adalah upaya terakhir kami untuk didengar,” jelas Robiyan. Ia bahkan mendesak Pemkot Batu untuk mencabut izin operasional lembaga pendidikan Al-Hikmah jika masalah tidak kunjung tuntas.
Pertemuan ini menghasilkan sejumlah poin kesepahaman. Pemerintah Kota berkomitmen segera membentuk tim terpadu untuk menangani dua isu utama tersebut. Laporan progres akan disampaikan secara berkala kepada perwakilan warga sebagai bentuk transparansi.
Warga menyambut baik langkah responsif Pemkot ini, namun menekankan bahwa harapan mereka adalah tindak lanjut yang konkret dan terukur. Mereka meminta untuk dilibatkan dalam proses pengawasan pelaksanaannya.
Langkah cepat Pemkot Batu pasca aksi mendapat apresiasi, namun efektivitasnya akan diuji pada realisasi di lapangan dalam waktu dekat. Kejadian ini juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengaduan dan respons pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat di tingkat dasar.
( Ria ).
