Polri dan Kementerian Imipas Perkuat Sinergi dengan Tandatangani Nota Kesepahaman ( Foto : Tim ) 
Polri dan Kementerian Imipas Perkuat Sinergi dengan Tandatangani Nota Kesepahaman
Jakarta,PENDIDIKANNASIONAL.ID – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memperkuat kolaborasi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Kepolisian, Keimigrasian, dan Pemasyarakatan. Acara tersebut digelar di Jakarta Pusat pada Senin (4/8/2025) dan dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Menteri Imipas Agus Andrianto.
Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik serta menghadapi tantangan kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.
Sigit menekankan pentingnya sinergi ini di tengah dinamika global yang berdampak pada keamanan dalam negeri. Ia menyoroti ancaman transnational crime seperti illegal fishing, penyelundupan senjata, narkoba, dan kejahatan lain yang merugikan perekonomian negara.
“Kita menghadapi tantangan besar, mulai dari jalur resmi seperti 96 pelabuhan internasional, 20 bandara, hingga jalur ilegal yang dimanfaatkan pelaku kejahatan. Dengan MoU ini, koordinasi dan kecepatan penanganan akan semakin optimal,” ujar Sigit.
Baca Juga : https://pendidikannasional.id/nasional/wamen-viva-yoga-transmigrasi-perkuat-nkri-dan-kebangsaan/
Lihat Juga : https://youtube.com/@pendidikannasionaltv?si=7MptnqLVlhZi45vk
MoU tersebut mencakup tujuh poin utama yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kedua institusi dalam pertukaran data, peningkatan SDM, dan pemanfaatan fasilitas bersama.
Kapolri menegaskan, kolaborasi antara Polri dan Kementerian Imipas menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan hukum. “Dengan menyatukan kekuatan dari tingkat bawah hingga atas, kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung visi Presiden Prabowo,” tambahnya.
Penandatanganan MoU ini diharapkan mempercepat respons terhadap kejahatan, meningkatkan pengawasan imigrasi, dan memperkuat sistem pemasyarakatan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan keamanan nasional yang lebih solid.
( ABK ).
