Presiden belum bahas perihal bantuan asing terkait MBG ( Foto :*** ). 
Presiden Prabowo Subianto belum membahas mengenai kontribusi bantuan luar negeri dalam rapat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung hari ini.
Jakarta, Pendidikannasional.id – Dalam konferensi pers seusai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 17 Januari 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana menegaskan bahwa fokus Presiden saat ini adalah memanfaatkan semua sumber daya dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Kami tidak membahas mengenai bantuan luar negeri atau pendanaan lainnya,” ungkap Prof Dadan dalam menjawab pertanyaan wartawan.
Ia menambahkan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden justru mengarahkan seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam mempercepat pelaksanaan MBG, terutama untuk menjangkau anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami berupaya agar semua anak dan penerima manfaat segera mendapatkan makanan bergizi, karena itulah kekhawatiran terbesar Presiden. Banyak anak-anak yang menantikan manfaat ini dengan harapan tinggi,” jelas Prof Dadan.
Baca Juga : https://pendidikannasional.id/nasional/prabowo-sampaikan-pesanya-dalam-munas-kadin/
Selama lebih dari dua jam rapat, Presiden mendorong agar program makanan bergizi ini dijadikan sebagai program lintas sektoral.
“Kami diinstruksikan untuk melakukan percepatan yang diperlukan, melibatkan berbagai kementerian seperti Bappenas, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, serta kementerian terkait lainnya,” tambahnya.
Lihat Juga : https://youtube.com/@pendidikannasionaltv?si=7MptnqLVlhZi45vk
Dia juga menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menunjukkan dukungan dalam pengaturan anggaran yang diperlukan, sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga berkomitmen untuk memberikan dukungan melalui kebijakan yang akan diteken oleh Presiden Prabowo.
Program Makan Bergizi Gratis ini resmi mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025, dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi memberikan makanan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi. Hingga 17 Januari 2025, jumlah SPPG yang beroperasi telah meningkat menjadi 238, dengan lebih dari 650. 000 penerima manfaat di 31 provinsi. Setiap SPPG dipimpin oleh Kepala SPPG yang didukung oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.
Prof Dadan menyatakan target akan terus meningkat, dengan harapan mencapai 3 juta penerima manfaat pada April 2025 dan 6 juta pada Agustus 2025. Beberapa negara, termasuk China dan Jepang, menunjukkan minat untuk memberikan bantuan dalam pelaksanaan MBG.
Presiden China Xi Jinping, dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Beijing pada 9 November tahun lalu, telah sepakat untuk mendanai program MBG ini. Komitmen tersebut tercantum dalam nota kesepahaman antara kedua negara. Begitu pula, Pemerintah Jepang, melalui Perdana Menteri Shigeru Ishiba, juga bersedia membantu Indonesia dengan memberikan pelatihan dan mengirimkan tenaga ahli.
Kontributor, Tsya.
