Forkom PPPK Paruh Waktu Natuna ketika bersama sama. ( Foto : istimewa ). 
Forkom PPPK Paruh Waktu Natuna Perjuangkan Status Penuh Waktu, DPRD dan BKPSDM Siap Kawal Aspirasi 2.249 Tenaga Pengabdi
Natuna, PENDIDIKANNASIONAL.ID – Forum Komunikasi PPPK Paruh Waktu Kabupaten Natuna terus memperjuangkan kepastian status bagi ribuan tenaga pengabdi daerah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Natuna dan BKPSDM Kabupaten Natuna pada Selasa, 26 Mei 2026.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperjuangkan perubahan status PPPK Paruh Waktu menuju PPPK Penuh Waktu bagi para tenaga pengabdi di wilayah perbatasan Indonesia itu.
Ketua Forkom PPPK Paruh Waktu Kabupaten Natuna, Wan Alfiyar, menyampaikan bahwa RDP tersebut menghasilkan sejumlah poin penting sebagai langkah awal memperjuangkan kejelasan status dan masa depan tenaga PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Natuna.
Menurutnya, DPRD Natuna dan BKPSDM menunjukkan komitmen untuk menampung serta mengawal aspirasi para PPPK Paruh Waktu agar memperoleh kepastian regulasi, perlindungan kerja, hingga peluang pengangkatan secara bertahap menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai ketentuan pemerintah pusat.
“Aspirasi rekan-rekan PPPK Paruh Waktu telah diterima, dipahami, dan akan diperjuangkan bersama sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Wan Alfiyar.
Ia menjelaskan, perjuangan tersebut mewakili sebanyak 2.249 tenaga PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Natuna yang selama ini terus mengabdi dalam berbagai sektor pelayanan masyarakat. Mereka berharap adanya kepastian status dan kesejahteraan yang lebih baik setelah bertahun-tahun menjalankan tugas di daerah perbatasan.
Dalam forum tersebut, Forkom PPPK Paruh Waktu Kabupaten Natuna juga meminta agar masa pengabdian menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu menuju PPPK Penuh Waktu secara bertahap, transparan, dan berkeadilan.
Selain persoalan status, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga PPPK Paruh Waktu juga menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Forkom berharap adanya penyesuaian penghasilan yang mempertimbangkan jenjang pendidikan serta lama masa pengabdian, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan inflasi yang terus terjadi.
Tak hanya itu, mereka juga mengusulkan agar pemerintah daerah melalui DPRD Kabupaten Natuna dapat menganggarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PPPK Paruh Waktu pada tahun mendatang sebagai bentuk perhatian terhadap para tenaga pengabdi yang selama ini turut mendukung pelayanan publik di daerah.
Wan Alfiyar menegaskan bahwa Natuna merupakan wilayah strategis nasional yang berada di garis terdepan Indonesia. Kabupaten Natuna berbatasan langsung dengan sejumlah negara di kawasan Laut Natuna Utara, seperti Tiongkok dan Vietnam, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, termasuk dalam aspek kesejahteraan aparatur dan tenaga pengabdi daerah.
Baca Juga : https://pendidikannasional.id/nasional/dari-natuna-ke-jakarta-perjuangan-pppk-paruh-waktu-mulai-berbuah/
Menurutnya, pengabdian PPPK Paruh Waktu di wilayah perbatasan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung ketahanan nasional di daerah terluar Indonesia.
“Pengabdian tenaga PPPK Paruh Waktu di wilayah perbatasan seperti Natuna merupakan bagian penting dalam mendukung pelayanan masyarakat dan menjaga stabilitas daerah perbatasan. Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap perjuangan PPPK Paruh Waktu,” tambahnya.
Meski demikian, Wan Alfiyar menegaskan bahwa pihaknya tidak menyalahkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Forkom PPPK Paruh Waktu Kabupaten Natuna hanya berharap adanya perhatian yang lebih serius terhadap daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), khususnya Natuna yang memiliki potensi strategis nasional namun masih membutuhkan dukungan lebih besar terhadap kesejahteraan tenaga pengabdi daerah.
“Kami hanya berharap adanya perhatian yang lebih serius terhadap daerah perbatasan dan daerah 3T seperti Natuna, agar para tenaga PPPK Paruh Waktu yang telah lama mengabdi mendapatkan kepastian dan perhatian yang layak,” tegasnya.
Lihat Juga : https://youtube.com/@pendidikannasionaltv?si=7MptnqLVlhZi45vk
Forkom PPPK Paruh Waktu Kabupaten Natuna berharap hasil RDP ini menjadi langkah positif dalam memperjuangkan masa depan para PPPK Paruh Waktu sekaligus memperkuat semangat pengabdian tenaga pelayanan publik di wilayah perbatasan Indonesia.
Penulis : Julita
Editor : Tim Redaksi Pendidikannasional.id
