Wakili Kepri ke Jakarta, FORKOM PPPK Natuna Bawa Harapan Ribuan Tenaga Paruh Waktu
Natuna – PENDIDIKANNASIONAL.ID – Harapan puluhan ribu tenaga PPPK paruh waktu di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya sampai ke meja pemerintah pusat. Forum Komunikasi (FORKOM) PPPK Paruh Waktu Kabupaten Natuna tampil sebagai perwakilan dalam audiensi nasional bersama Kemenpan-RB dan BKN di Jakarta, 22 April 2026.
Langkah ini bukan sekadar pertemuan formal. Bagi para tenaga PPPK paruh waktu, ini adalah momentum penting untuk memperjuangkan kepastian status yang selama ini masih menggantung.
Ketua FORKOM PPPK Paruh Waktu Natuna, Wan Alfiar, menegaskan bahwa kehadiran mereka membawa amanah besar dari ribuan tenaga di Kepri.
“Kami datang membawa suara dan harapan bersama. Ini bukan hanya tentang Natuna, tapi tentang masa depan PPPK paruh waktu di seluruh Kepri,” ujarnya.
Status Belum Jelas, Aspirasi Disuarakan Langsung ke Pusat
Dalam audiensi tersebut, sejumlah persoalan utama disampaikan secara langsung. Mulai dari ketidakjelasan status kepegawaian, masa berlaku Surat Keputusan (SK), hingga peluang untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu.
Isu-isu ini selama ini menjadi kegelisahan utama para tenaga PPPK paruh waktu, yang bekerja dengan tanggung jawab besar namun belum mendapatkan kepastian jangka panjang.
Ada Sinyal Positif, SK Berpeluang Diperpanjang
Kabar yang dinanti pun mulai terlihat. Pemerintah pusat memberikan respons positif terkait perpanjangan SK PPPK paruh waktu. Menurut Wan Alfiar, mekanisme perpanjangan akan dilakukan melalui BKPSDM daerah, dengan pengajuan sekitar dua bulan sebelum masa berlaku SK berakhir.
“Alhamdulillah ada sinyal baik. Ini menjadi harapan baru bagi kami semua,” jelasnya.
Skema Gaji Berpotensi Diubah, Kesejahteraan Bisa Meningkat
Tak hanya soal status, pemerintah juga tengah mengkaji perubahan sistem penggajian. Skema yang sebelumnya masuk kategori belanja barang dan jasa, direncanakan beralih ke belanja pegawai.
Perubahan ini dinilai penting karena berpotensi memberikan kepastian yang lebih kuat sekaligus meningkatkan kesejahteraan PPPK paruh waktu.
Regulasi Baru Disiapkan, Peluang Jadi Penuh Waktu Terbuka
Lebih jauh, pemerintah pusat juga sedang menyiapkan regulasi baru sebagai pengganti aturan sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi PPPK paruh waktu untuk mendapatkan kesempatan menjadi pegawai penuh waktu, sesuai kebutuhan formasi.
Lihat Juga : https://youtube.com/@pendidikannasionaltv?si=7MptnqLVlhZi45vk
Bukan Menyalahkan Daerah, Ini Perjuangan Bersama
Wan Alfiar menegaskan bahwa langkah yang dilakukan FORKOM bukan untuk menyalahkan pemerintah daerah, melainkan murni bentuk perjuangan bersama demi kepastian masa depan.
“Kami ingin ada kejelasan. Ini bukan menyalahkan siapa pun, tapi upaya bersama untuk mendapatkan kepastian status,” tegasnya.
Penulis : Julita.
Editor : Tim Redaksi Pendidikannasional.id.
