Gercep Kecamatan Bumiaji Rapat Koordinasi dengan Targetkan Fasum rampung 1 Bulan. ( Foto. ilustrasi ). 
Respons Cepat Pemerintah, Rapat Koordinasi Bumiaji Jawab Aksi Warga Giripurno
Bumiaji, Batu, PENDIDIKANNASIONAL.ID – Aksi massa yang digelar masyarakat Desa Giripurno pada Selasa siang, 28 April 2026, akhirnya mendapat respons konkret dari pemerintah. Melalui rapat koordinasi yang digelar dikantor Kecamatan Bumiaji pada hari Rabu, 29 April 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Pemerintah Kecamatan Bumiaji menunjukkan langkah cepat dalam menindaklanjuti aspirasi warga, khususnya terkait persoalan fasilitas umum (fasum) dan lingkungan di kawasan Al-Hikmah.
Rapat tersebut menjadi momentum penting yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu forum. Hadir dalam pertemuan ini unsur Muspika, perwakilan pihak Al-Hikmah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, dan bagian perizinan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Kehadiran lintas sektor ini menandakan bahwa penyelesaian persoalan tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui pendekatan kolaboratif dan terintegrasi.
Rapat koordinasi ini bukan tanpa dasar. Sebelumnya, telah ada berita acara kesepakatan yang disetujui bersama dan diketahui oleh Wali Kota.
Namun, dalam kurun waktu empat bulan pasca kesepakatan tersebut, progres di lapangan dinilai belum optimal. Kondisi inilah yang memicu munculnya aksi massa dari masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan fungsi fasilitas umum di wilayah mereka.
Menjawab hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Bumiaji menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian. Dalam forum rapat, disepakati bahwa seluruh item pekerjaan yang berjumlah 14 poin akan segera dieksekusi. Target ambisius pun ditetapkan, yakni penyelesaian dalam waktu satu bulan untuk pekerjaan utama.
Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan aspek regulasi, terutama untuk proses teknis seperti kajian perizinan yang secara administratif dapat memerlukan waktu hingga tiga bulan.
Camat Bumiaji,Thomas Maydo,S.Sos., dalam arahannya menekankan pentingnya pola kerja paralel. Artinya, setiap instansi terkait diminta bergerak secara bersamaan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dengan strategi ini, progres pekerjaan diharapkan terus berjalan setiap hari tanpa harus menunggu tahapan lain selesai terlebih dahulu.
” Mulai hari berikutnya, pekerjaan akan difokuskan pada beberapa titik krusial. Salah satu prioritas adalah pembongkaran tembok yang selama ini menghambat akses menuju fasilitas umum di sisi utara kawasan. Selain itu, normalisasi “kali mati” juga menjadi agenda penting, meskipun kondisi sungai saat ini dalam keadaan kering. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi aliran air sekaligus mencegah potensi masalah lingkungan di masa mendatang.” Jelas Camat Bumiaji.
Tak hanya itu, pemerintah juga menginstruksikan penggunaan alat berat seperti bego oleh pihak Al-Hikmah. Langkah ini dipilih untuk mempercepat proses pengerjaan yang sebelumnya berjalan lambat jika dilakukan secara manual. Efisiensi waktu dan tenaga menjadi pertimbangan utama agar target satu bulan dapat tercapai.
Di tengah berbagai langkah percepatan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan tetap mengedepankan musyawarah. Fokus utama bukanlah mencari pihak yang benar atau salah, melainkan menemukan solusi bersama yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk menjaga kondusivitas sosial serta membangun kembali kepercayaan antara masyarakat dan pihak terkait.
Pemerintah juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan ini merupakan tanggung jawab kolektif. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pihak pengembang, serta masyarakat itu sendiri. Kolaborasi menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan bersama.
Peran masyarakat pun tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Warga Desa Giripurno didorong untuk aktif memantau perkembangan di lapangan. Partisipasi ini dinilai penting sebagai bentuk kontrol sosial. Jika ditemukan adanya keterlambatan atau stagnasi dalam pengerjaan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya agar pemerintah dapat melakukan koordinasi ulang dan memberikan teguran kepada pihak yang bertanggung jawab.
Langkah cepat yang diambil Pemerintah Kecamatan Bumiaji ini menjadi sinyal positif bahwa aspirasi masyarakat tidak diabaikan. Respons yang terukur, melibatkan banyak pihak, serta disertai target waktu yang jelas menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlarut-larut.
Lihat Juga : https://youtube.com/@pendidikannasionaltv?si=7MptnqLVlhZi45vk
Ke depan, masyarakat berharap komitmen ini benar-benar diwujudkan dalam bentuk aksi nyata di lapangan, bukan sekadar wacana. Pemulihan fungsi fasilitas umum dan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, harapan untuk menghadirkan lingkungan yang lebih baik di Bumiaji bukanlah hal yang mustahil. Aksi massa yang sempat terjadi kini diharapkan menjadi titik balik menuju solusi yang konkret, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penulis : Riadi.
Editor : Tim Redaksi Pendidikannasional.id.
