Krisis Air Mengancam Batu Warga Giripurno Menggugat Tagih 14 Kesepakatan

Krisis air mengancam Batu, Warga Giripurno menggugat Tagih 14 Kesepakatan. ( Foto : ilustrasi ).

Krisis Air di Batu Memanas, Warga Giripurno Desak Penutupan Aktivitas yang Diduga Picu Matinya Sumber Mata Air

Bumiaji, Batu, PENDIDIKANNASIAONAL.ID – Krisis air di Kota Batu kini memasuki fase mengkhawatirkan. Setelah hampir satu dekade tak terselesaikan, warga Desa Giripurno akhirnya angkat suara. Mereka menggugat janji pemerintah yang tak kunjung ditepati, sementara sumber mata air yang menjadi urat nadi kehidupan perlahan mati. ( 28/04/2026 ). 

Konflik sumber mata air di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, kembali memanas. Warga, khususnya dari Dusun Sabrang Bendo, menggelar aksi terbuka untuk menagih realisasi kesepakatan yang telah dibuat pada 31 Desember 2025 lalu.

Camat Bumiaji, Ketika menyambut warga Giripurno serta memberikan tanggapannya terkait aksi damai tersebut.
Camat Bumiaji, Ketika menyambut warga Giripurno serta memberikan tanggapannya terkait aksi damai tersebut.

Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan kekecewaan karena hingga memasuki bulan keempat, tidak satu pun dari 14 poin kesepakatan yang dijanjikan pemerintah terealisasi.

“Kami datang bukan tanpa alasan. Ini bentuk kepedulian kami terhadap sumber mata air yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat,” ujar salah satu orator di hadapan Camat Bumiaji dan jajaran Muspika.

Warga menegaskan bahwa mereka sengaja tidak mengerahkan massa dalam jumlah besar sebagai bentuk penghormatan terhadap kondusivitas wilayah Kota Batu. Namun, mereka memberi peringatan bahwa aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar bisa saja terjadi jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah.

Baca Juga : https://pendidikannasional.id/daerah/restorasi-sumber-mata-air-samin-pulihkan-debit-air-dan-ketahanan-pangan-di-giripurno/

Tudingan Penguasaan Sumber Air

Dalam orasi yang disampaikan, warga juga menyoroti dugaan penguasaan sumber mata air oleh pihak Yayasan Al-Hikmah. Mereka menilai aktivitas tersebut berdampak pada berkurangnya debit air bahkan hingga menyebabkan beberapa sumber mata air mati.

“Kami sudah sembilan tahun merasakan dampaknya. Sumber air kami mati, bahkan ada sumur bor yang diduga tidak berizin,” ungkap perwakilan warga.

Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan adanya fasilitas seperti septic tank yang berada sangat dekat dengan sumber mata air, yang dinilai berpotensi mencemari air yang selama ini digunakan untuk konsumsi.

Krisis Air Kian Nyata

Masalah ini tidak hanya terjadi di Giripurno. Dalam orasi lain, warga menyebut bahwa sejumlah wilayah di Kota Batu seperti Cembo dan Panderman juga mulai mengalami kekeringan. Mereka bahkan memperkirakan dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, masyarakat Kota Batu berpotensi tidak lagi bisa mengandalkan air dari sumber alami dan harus beralih ke air kemasan.

“Kalau sumber mata air terus rusak, masyarakat ke depan bisa kesulitan air bersih. Ini bukan hanya soal hari ini, tapi masa depan,” tegas salah satu peserta aksi.

Kritik Keras untuk Pemerintah

Warga juga melontarkan kritik tajam kepada pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam menangani persoalan ini. Mereka mempertanyakan komitmen pejabat publik yang sebelumnya menjanjikan penyelesaian.

“Kami menagih janji. Jangan sampai pemerintah terlihat tidak berdaya,” kata salah satu orator.

Selain itu, warga meminta aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk turun tangan terkait dugaan persoalan aset tanah desa (bondho deso) yang dinilai bermasalah.

Respons Camat Bumiaji

Menanggapi hal tersebut, Camat Bumiaji menyatakan bahwa pihaknya menerima seluruh aspirasi masyarakat dan mengakui adanya keterlambatan dalam realisasi kesepakatan. Ia bahkan menyampaikan komitmen tegas dengan memberikan tenggat waktu satu bulan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

” Kami dari pihak Kecamatan dan Muspika menyambut baik semangat rekan-rekan semua. Terkait masalah lingkungan, sumber mata air, sungai, dan hutan, bagi saya itu adalah harga mati. Tidak ada negosiasi dalam hal ini. Jika ada negosiasi yang merugikan, maka anak cucu kitalah yang akan menanggung akibatnya.” ujarnya Camat Bumiaji. 

“Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua baik masyarakat, pemerintah desa, pengusaha, maupun pemerintah kota, bahwa menjaga alam adalah kewajiban kita bersama. Kita boleh mengambil hasil alam secukupnya saja, selebihnya harus disisakan untuk generasi mendatang. Jangan serakah.” Tambahnya. 

Evaluasi dan Tindak Lanjut

“Seperti yang disampaikan tadi, banyak sumber mata air yang mulai mengering. Ini harus menjadi bahan evaluasi kita. Kami dari Pemerintah Kecamatan Bumiaji siap mendukung dan menjaga lingkungan kita, karena Bumiaji adalah ‘paru-paru’ Kota Batu. Sebagian besar hutan dan sumber mata air berada di wilayah ini.”

Fokus pada 14 Poin Kesepakatan

“Masalah ini adalah masalah kita bersama. Besok kami akan mengadakan rapat dengan semua pihak terkait untuk mengkaji kembali 14 item kesepakatan; mana yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum. Permintaan saya hanya satu: kita fokus pada 14 poin tersebut agar tidak ada lagi pembahasan yang meluas atau ‘tukar guling’ di luar kesepakatan tanpa sepengetahuan kita.”

Baca Juga : https://pendidikannasional.id/daerah/konflik-sumber-mata-air-giripurno-warga-desak-penutupan-sumur-bor-ylpi-al-hikmah-batu/

Ajakan Kolaborasi

“Ayo kita tata kembali. Saya memiliki komitmen tinggi terhadap lingkungan karena saya juga penggiat lingkungan. Saya sangat mendukung pergerakan ini karena hal ini sangat baik untuk dilakukan. Desa lain belum tentu melakukan hal serupa seperti yang dilakukan di Giripurno ini.”

“Masyarakat silakan melapor jika melihat ada lingkungan yang kurang bagus atau ada pihak yang merusak alam. Jangan diam saja. Kami telah membentuk forum ‘PELITA’ (Pemerhati Lingkungan dan Sumber Mata Air). Mari kita kawal bersama. Pengawasan dari masyarakat sangatlah penting.”

Penutup

“Pemerintahan yang sehat adalah pemerintahan yang menerima kritik. Mulai besok, kami akan melakukan rapat koordinasi untuk percepatan, mengingat saat ini baru satu poin dari 14 poin yang terealisasi. Kami akan terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Mari kita saling mengerti dan mendukung demi kebaikan bersama.”

Tuntutan Warga: Hentikan Operasional Sementara

Warga secara tegas meminta agar aktivitas pihak yang diduga menjadi penyebab masalah dihentikan sementara hingga seluruh perizinan, termasuk AMDAL, dipenuhi secara lengkap.

Permintaan ini disambut dukungan massa yang hadir, yang menginginkan langkah cepat dan konkret, bukan sekadar janji.

Lihat Juga : https://youtube.com/@pendidikannasionaltv?si=7MptnqLVlhZi45vk

Harapan dan Ancaman Aksi Lanjutan

Di akhir pertemuan, warga berharap pemerintah benar-benar hadir dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Mereka juga membuka kemungkinan aksi lanjutan jika tuntutan tidak dipenuhi.

“Kami ingin solusi nyata, bukan sekadar wacana,” tegas perwakilan warga.

Konflik ini menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan, khususnya sumber daya air, tidak bisa diabaikan. Jika tidak segera ditangani, dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi mendatang.

 

Penulis : Riadi. 

Editor : Tim Redaksi Pendidikannasional.id.

 

Array
Related posts
Tutup
Tutup