Suwito, S.H., M. H sebagai Tenaga Ahli Hukum Pidana dan Ham Kota Batu. ( Foto : Tim ). 
Suwito S.H., M.H.,Musyawarah Cabang PKB Kota Batu Harus Menjadi Garda terdepan Perjuangan Hak Rakyat
Kota Batu,PENDIDIKANNASIONAL.ID – Suasana kebersamaan dan semangat reformasi struktural mewarnai pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Batu. Bertempat di Hall Arjuna Hotel Selecta, pada Sabtu (28/3/2026), para kader, pengurus, serta simpatisan partai berkumpul tidak sekadar untuk memenuhi agenda formal organisasi, tetapi untuk merumuskan sebuah komitmen kolektif, bagaimana partai politik dapat menjadi alat perjuangan hak-hak rakyat secara nyata.
Muscab kali ini terasa istimewa. Tidak hanya menjadi ajang konsolidasi internal dan penyusunan strategi politik menghadapi tantangan kepemimpinan ke depan, tetapi juga menjadi ruang diskusi substantif tentang relasi antara kekuasaan, hukum, dan keadilan sosial. Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, hadir sejumlah tokoh penting partai. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Suwito, S.H., M.H., seorang tenaga ahli di bidang hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM) yang juga dikenal sebagai kader militan PKB Kota Batu.
Baca Juga :
Peringatan HUT ke-27 PKB Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Keadilan Sosial
Muscab Bukan Sekadar Rotasi Pengurus
Di sela-sela kesibukannya mendampingi para peserta musyawarah, Suwito menyempatkan diri untuk berbincang dengan awak media. Dengan nada tegas namun tetap komunikatif, ia mengingatkan bahwa esensi Muscab sering kali mengalami reduksi semantik di tengah dinamika politik praktis. Banyak kalangan menilai musyawarah cabang hanya sebagai ajang pergantian kursi kepengurusan. Namun, Suwito meluruskan pandangan tersebut.
“Musyawarah Cabang adalah ruang sakral untuk menguji kembali ideologi perjuangan kita. PKB lahir dari rahim rakyat, dan rahim itu adalah Kota Batu dengan segala kompleksitas sosial, ekonomi, dan hukumnya. Maka Muscab harus menjadi wadah perjuangan hak rakyat, bukan sekadar panggung kepentingan kelompok,” ujar Suwito, S.H., M.H.
Baca Juga : https://pendidikannasional.id/daerah/pemerintah-dukung-penuh-perayaan-satu-abad-nu-kota-batu/
Ia menekankan bahwa setiap keputusan strategis yang lahir dari musyawarah ini,baik menyangkut susunan formatur pengurus maupun platform kebijakan, harus mencerminkan keberpihakan kepada warga kecil. Baginya, parameter keberhasilan Muscab bukanlah seberapa ramai pemberitaan atau seberapa mewah pelaksanaan acara, melainkan seberapa kuat rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab problem riil masyarakat Batu, seperti ketimpangan akses keadilan, perlindungan buruh sektor informal, serta pengawasan terhadap kebijakan publik yang berpotensi melanggar HAM.
Hukum dan HAM dalam Politik Kebangsaan
Sebagai akademisi dan praktisi hukum yang malang melintang di dunia litigasi dan advokasi kebijakan, Suwito membawa perspektif yang tidak biasa dalam forum partai politik. Ia menyoroti bahwa PKB, sebagai partai yang berakar pada tradisi Nahdlatul Ulama (NU), sudah seharusnya menjadi pelopor penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.
“Hukum itu bukan sekadar alat kekuasaan. Hukum adalah jiwa dari peradaban. Jika partai politik tidak peduli pada penegakan hukum dan perlindungan HAM, maka demokrasi kita hanya akan menjadi pasar kepentingan semu,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi terbatas pasca musyawarah, Suwito memaparkan gagasannya tentang perlunya penguatan sumber daya manusia (SDM) internal partai di bidang hukum. Ia mengusulkan agar setiap calon legislatif dari PKB Kota Batu dibekali dengan pemahaman mendasar tentang hukum pidana, hukum tata negara, serta mekanisme pengaduan pelanggaran HAM. Menurutnya, banyak kebijakan yang tidak pro rakyat terjadi karena para wakil rakyat tidak memiliki keberanian dan pengetahuan hukum untuk menolak tekanan eksekutif atau kepentingan korporasi.
“Penguatan SDM hukum di tubuh partai bukan biaya, melainkan investasi jangka panjang. Ketika wakil rakyat kita duduk di DPRD, mereka harus mampu membaca implikasi hukum dari setiap draft perda. Jangan sampai kita melahirkan peraturan yang diskriminatif atau melanggar konstitusi,” imbuh Suwito.
Sinergi Program Partai dan Perlindungan Warga
Lebih jauh, Suwito mengajak seluruh jajaran DPC PKB Kota Batu untuk merancang program-program kerja yang secara eksplisit menyentuh isu-isu hak asasi manusia di tingkat tapak. Misalnya, pendirian posko bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu, program literasi hukum bagi perempuan dan anak, serta pemantauan independen terhadap penegakan disiplin protokol kesehatan dan kebijakan publik lainnya.
“Hak rakyat tidak hanya soal hak pilih atau hak berpendapat. Hak rakyat adalah hak atas keadilan, hak atas rasa aman, dan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Inilah yang harus diperjuangkan PKB Kota Batu,” ujarnya dengan penuh semangat.
Pemetaan Kekuatan Politik dan Soliditas Kader
Selain menjadi ruang advokasi kebijakan, Muscab di Hotel Selecta juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi mendalam atas kinerja kepengurusan sebelumnya sekaligus pemetaan kekuatan politik dalam menyongsong pemilu mendatang. Para peserta secara aktif membahas strategi pemenangan berbasis akar rumput (grassroots), termasuk penguatan ranting-ranting di kelurahan dan desa.
“Soliditas kader adalah nadi perjuangan. Tanpa soliditas, ideologi hanya akan menjadi jargon,” tegas Suwito. Ia mengajak seluruh kader untuk tidak alergi terhadap kritik dan perbedaan pendapat, karena musyawarah adalah proses demokrasi yang menghargai heterogenitas pandangan.
Optimisme Menuju PKB Kota Batu yang Lebih Besar
Menutup perbincangan, Suwito menyampaikan optimisme yang tinggi. Menurutnya, dengan kepemimpinan yang solid dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial, PKB Kota Batu tidak hanya akan tumbuh besar secara kuantitas, tetapi juga semakin berkualitas dalam memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“PKB adalah milik rakyat. Mari kita buktikan bahwa politik bisa menjadi alat pembebasan, bukan penjajahan baru. Selamat bekerja untuk pengurus baru, dan selamat berjuang untuk rakyat Kota Batu,” pungkas Suwito, S.H., M.H.
Lihat Juga : https://youtube.com/@pendidikannasionaltv?si=7MptnqLVlhZi45vk
Dengan berakhirnya Muscab ini, publik Kota Batu kini menanti aksi nyata dari jajaran kepengurusan baru. Akankah PKB mampu menjadi garda terdepan perjuangan hak rakyat? Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, sebuah fondasi intelektual dan moral telah diletakkan di ruang musyawarah Hotel Selecta pada Sabtu penuh makna itu.
Penulis : Ria.
Editor : Tim Redaksi.
