Power Dynamics and Transparency in Fund Management in Kindergartens: A Study of Principals’ Political Behavior Within the Framework of Pancasila Values.
Aulia Nur Rahmadani¹ (250154600340), Dini Alfiana Yulianti² (250151619070)
Gemala Nur Rapika³ (250151625378), Ike Octavia Anggraeni⁴ (250151620262)
Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, Universitas Negeri Malang, Kelompok 9 (A19)
ABSTRAK
Pendidikan berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi pelaksanaan pengelolaan pendidikan di Indonesia, masih mengalami berbagai masalah yang dapat menyebabkan penyimpangan administratif dan perilaku politik di sekolah.
Studi kasus ini ditujukan untuk menganalisis, dinamika kekuasaan dan perilaku politik, dalam pengelolaan dana pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak, serta mengevaluasi pelaksanaan prinsip transparansi, dan nilai-nilai Pancasila dalam menghindari penyimpangan.
Pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif dengan studi kasus menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada kepala sekolah dan orang tua siswa.
Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pengelolaan dana di TK Anggrek Bulan telah dilaksanakan secara sistematis melalui proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang melibatkan bendahara dan pihak sekolah.
Sumber dananya diperoleh dari SPP, BOP, dan BOSDA yang digunakan untuk keperluan operasional. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam kompetisi antara institusi pendidikan dan jumlah peserta didik yang terbatas. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dianggap memuaskan, serta didukung oleh nilai-nilai Pancasila dalam mempertahankan integritas pengelolaan.
Demikian, peningkatan transparansi, pengawasan, dan penerapan nilai-nilai moral menjadi hal utama untuk membangun pengelolaan pendidikan yang adil dan bertanggung jawab.
Kata kunci: manajemen pendidikan, keterbukaan, tindakan politik, TK, nilai Pancasila
ABSTRACT
Education plays an important role in the development of human resources; however, the implementation of educational management in Indonesia still faces various challenges that may lead to administrative irregularities and political behavior within schools.
This case study aims to analyze the dynamics of power and political behavior in the management of educational funds at the kindergarten level, as well as to evaluate the implementation of transparency principles and Pancasila values in preventing irregularities. The study employs a qualitative approach with a case study design, using direct interviews with the school principal and parents as the primary data collection technique.
The findings indicate that fund management at TK Anggrek Bulan has been carried out systematically through processes of recording, reporting, and accountability involving the treasurer and school staff. The sources of funds include tuition fees (SPP), Operational Assistance for Education (BOP), and regional education funds (BOSDA), which are used for operational needs. However, challenges remain, particularly in the competition among educational institutions and the limited number of students.
The implementation of transparency and accountability is considered satisfactory and is supported by Pancasila values in maintaining the integrity of fund management. Therefore, strengthening transparency, supervision, and the application of moral values are essential to building fair and accountable educational management.
Keywords: educational management, transparency, political behavior, kindergarten, Pancasila
values
PENDAHULUAN
Pendidikan berperan penting dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung kemajuan bangsa. Tetapi, di Indonesia masih banyak menunjukkan adanya berbagai kendala pengelolaan. Keadaan ini membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan administrasi di lembaga pendidikan.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masalah masalah dalam pengelolaan sumber daya pendidikan terjadi secara sistemik berhubungan dengan berbagai pihak, mulai dari pengambil keputusan sampai pengelolaan lembaga pendidikan (Permana dan Setiawan, 2024). Hal ini berpengaruh pada struktur organisasi menurunkan standar pelayanan publik yang seharusnya dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab (Suriadi, 2025).
Perubahan dan interaksi kekuasaan di sekolah, khususnya di tingkat Taman Kanak-Kanak, berpotensi muncul perilaku politik yang tidak sesuai jika tidak adanya integritas individu. Selain itu, pengelolaan anggaran pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat, harus disertai sistem pertanggungjawaban yang jelas dan jujur agar menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang (Safitri et al., 2025).
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan masih sangat kurang dan kendala lain yaitu kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan nilai-nilai Pancasila juga penting sebagai dasar moral agar birokrasi pendidikan tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan (Dewi & Ulfiah, 2021).
Artikel ini bertujuan menganalisis pergerakan kekuasaan dan perilaku politik yang ada di sekolah dalam pengelolaan dana di Taman Kanak-Kanak melalui pendekatan studi kasus dengan wawancara mendalam. Fokus penelitian ini adalah menilai penerapan prinsip transparansi serta kontribusi nilai-nilai Pancasila dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan sekolah (Tyananda et al., 2025).
Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.
METODE PENELITIAN
1.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai pengelolaan pendidikan, sumber pendanaan, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh sekolah taman kanak-kanak swasta.
1.2 Sumber data
Data dalam penelitian ini berasal dari data primer, yaitu hasil wawancara langsung dengan Kepala Sekolah TK Anggrek Bulan Kota Batu, serta salah satu wali murid. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian.
1.3 Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah, sumber pendanaan, sistem pembelajaran, serta pengalaman wali murid terhadap layanan pendidikan di sekolah tersebut. Selama proses wawancara, peneliti juga melakukan pencatatan terhadap informasi yang disampaikan oleh informan.
1.4 Teknik analisis data
Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk narasi, serta menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Melalui proses ini, peneliti dapat memahami secara lebih mendalam mengenai kondisi pengelolaan pendidikan pada sekolah taman kanak-kanak swasta.
PENJELASAN DATA
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah dan beberapa wali murid, Pengangkatan kepala sekolah pada lembaga pendidikan swasta umumnya dilakukan oleh yayasan yang menaungi sekolah tersebut. Yayasan memiliki kewenangan dalam menentukan dan menetapkan kepala sekolah berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti kompetensi, pengalaman, serta kemampuan dalam memimpin dan mengelola lembaga pendidikan.
Dari hasil wawancara dapat diperoleh gambaran mengenai proses pengelolaan serta pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan berbagai program sekolah, pihak sekolah berupaya menerapkan prinsip musyawarah dan kerja sama dengan melibatkan guru maupun pihak terkait lainnya.
Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan atau kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif serta mendapat dukungan dari seluruh warga sekolah. Selain itu, hasil wawancara dengan wali murid menunjukkan bahwa terdapat komunikasi yang cukup baik antara pihak sekolah dan orang tua siswa.
Wali murid menyampaikan bahwa pihak sekolah memberikan informasi mengenai kegiatan sekolah serta perkembangan peserta didik secara terbuka. Keterlibatan orang tua dalam berbagai kegiatan sekolah juga menjadi bentuk kerja sama yang penting dalam mendukung proses pendidikan.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sinergis antara pihak sekolah dan keluarga dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Jika dilihat dari sisi konstitusi, hasil temuan ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.
Selain itu, praktik musyawarah dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang menjadi salah satu prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sekolah TK Anggrek Bulan Kota Batu diperoleh informasi bahwa TK Anggrek Bulan merupakan lembaga pendidikan swasta yang berlokasi di Jalan Arjuno, Kelurahan Sisir, Kota Batu.
Kegiatan pembelajaran di sekolah ini dilaksanakan hari Senin sampai Jumat menerapkan sistem pembelajaran full day. Tujuannya untuk memberikan waktu belajar yang lebih optimal bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan akademik maupun sosial.
Dalam pemerolehan jabatan kepala sekolah pada TK Anggrek Bulan dipilih oleh yayasan yang menaungi sekolah tersebut. Yayasan memiliki kewenangan dalam menentukan dan menetapkan kepala sekolah berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti kompetensi, pengalaman, serta kemampuan dalam memimpin dan mengelola lembaga pendidikan.
Dalam pengelolaan sekolah, kepala sekolah memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan administrasi, hingga pengelolaan keuangan sekolah.
Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sumber utama pendanaan sekolah berasal dari pembayaran SPP anak sebesar Rp50.000 per bulan. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran guru honorer serta untuk perlengkapan belajar bagi peserta didik.
Selain sumber pendanaan dari wali murid, sekolah juga memperoleh bantuan dari pemerintah berupa dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dari pemerintah pusat serta BOSDA dari pemerintah daerah.Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang tersedia.
Dalam menjalankan kekuasaan pengelolaan dana, pihak sekolah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kepala sekolah bekerja sama dengan bendahara sekolah dalam mengelola keuangan. Setiap penggunaan dana dibahas melalui rapat bersama untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
Selain itu, setiap pengeluaran dana harus disertai dengan bukti transaksi serta laporan keuangan yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi, Masih ada beberapa orang tua siswa yang belum memenuhi kewajiban pembayaran, misalnya untuk seragam atau keperluan lain, bahkan hingga masa pendidikan anak selesai.
Hal ini memengaruhi pengelolaan keuangan sekolah, terutama saat harus memenuhi kebutuhan operasional. Meskipun di TK Anggrek Bulan tidak ditemukan penyimpangan pengelolaan dana. Namun, kepala sekolah mengungkapkan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan masih terjadi di beberapa sekolah lain.
Salah satunya adalah perbedaan antara laporan penggunaan dana BOS dan keuangan yang asli. Hal ini menunjukkan masalah pengelolaan, pengawasan, dan akuntabilitas masih menjadi persoalan di sebagian sekolah.
Selain wawancara dengan kepala sekolah, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan salah satu wali murid. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, wali murid menilai bahwa sekolah memberikan pelayanan yang baik serta pembelajaran yang mendukung perkembangan anak.
Anak-anak tidak hanya diajarkan membaca dan menulis, membaca, serta berinteraksi dengan teman sebaya. Wali murid juga menyampaikan bahwa biaya pendidikan yang dibayarkan setiap bulan masih dianggap sesuai dengan fasilitas dan layanan pembelajaran yang diberikan oleh sekolah.
ANALISIS DAN EVALUASI PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian diatas,pengelolaan di TK Anggrek Bulan sudah sesuai dan terstruktur, terutama dalam aspek kepemimpinan, proses pengambilan keputusan, dan pengelolaan keuangan. Proses pemerolehan jabatan pemilihan kepala sekolah di sekolah swasta dipilih oleh yayasan dengan mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, dan keterampilan dalam mengelola sekolah.
Dalam menjalankan kekuasaan, pengambilan keputusan berbagai program sekolah sangat menerapkan prinsip musyawarah dan kerja sama dengan melibatkan guru maupun pihak terkait lainnya. Ini memberikan dampak positif dengan melibatkan seluruh pihak dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap program sekolah.
Dari sudut pandang wali murid, hubungan komunikasi berjalan dengan baik dan kerja sama antara orang tua dan guru untuk mendukung perkembangan anak agar dapat berkembang secara optimal baik akademik maupun sosial. Untuk proses pengelolaan uang sekolah dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas dengan jelas.
Seperti mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, menyimpan bukti setiap pengeluaran dan pemasukan dana. Meskipun di TK Anggrek Bulan tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana, kepala sekolah menyampaikan bahwa masalah pengelolaan keuangan masih terjadi di beberapa sekolah lain.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan uang dan kepemimpinan di TK Anggrek Bulan sudah berjalan dengan cukup baik karena menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta musyawarakat. Ini menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila.
Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, terlihat dari sikap jujur dan bertanggung jawab. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terwujud dalam perlakuan adil terhadap semua pihak.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, diwujudkan melalui kerja sama antara sekolah dan orang tua murid.
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, terlihat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah.
Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, terwujud dalam pengelolaan dana yang adil dan merata. Meskipun begitu, masih ada tantangan seperti keterbatasan pengawasan dan kemungkinan penyimpangan di lembaga lain, jadi diperlukan menjaga integritas dan komitmen moral dari semua pihak.
Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan peningkatan terhadap sistem pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana secara berkala sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Selain itu, penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab sebagai wujud implementasi sila pertama yang didasarkan pada UUD 1945 Pasal 29 harus terus diperkuat dalam setiap aspek pengelolaan pendidikan. Sikap adil serta rasa hormat terhadap hak orang lain harus selalu dijaga dan diterapkan, sebagai bentuk penerapan sila kedua yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Selain itu, kerja sama antara sekolah dan orang tua siswa harus terus diperkuat sebagai bentuk penerapan sila ketiga yang didasarkan pada UUD 1945 Pasal 30 ayat (1). Pengambilan keputusan sebaiknya selalu dilakukan dengan cara musyawarah, sesuai dengan sila keempat yang berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2).
Akhirnya, pengelolaan sumber daya pendidikan harus dilakukan secara adil dan merata,sebagai bentuk mewujudkan sila kelima yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 34, agar terbentuk lingkungan pendidikan yang transparan, jujur, dan adil.
SARAN DAN AJAKAN
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar seluruh pihak, baik tenaga pendidik, wali murid, maupun masyarakat, dapat lebih meningkatkan kesadaran dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu diharapkan mampu mengamalkan sila ke-1 dengan bersikap jujur dan bertanggung jawab, sila ke-2 dengan menjunjung tinggi sikap adil dan saling menghargai, sila ke-3 dengan menjaga persatuan dan kerja sama, sila ke-4 dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, serta sila ke-5 dengan bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupan.
Oleh karena itu, mari bersama-sama menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak, khususnya dalam lingkungan pendidikan, agar tercipta suasana yang harmonis, transparan, dan berintegritas demi kemajuan bersama.
DAFTAR PUSTAKA
Dewi, D. A., & Ulfiah, Z. (2021). Peranan pendidikan kewarganegaraan terhadap pembangunan karakter bangsa. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(2), 499-506.
Permana, S., & Setiawan, M. (2024). Korupsi sektor pendidikan di Indonesia: Realitas, penyebab, dan solusi. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 10(2), 249-268.
Safitri, N., Alwi, M., & Albar. (2025). Akuntabilitas keuangan sekolah sebagai upaya transparansi pengelolaan dana pendidikan di SMK Muhammadiyah Wonomulyo. Jurnal E-Bussiness, 5(1), 89-93.
Suriadi, H. (2025). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia: Kajian teoretis atas prinsip, tantangan dan strategi implementasi. Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Pendidikan (JISEP), 1(1), 42-54.
Tyananda, B. A., et al. (2025). Pendidikan antikorupsi sebagai upaya membangun generasi berintegritas. Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia (JUPENKEI), 2(1), 104-113.
