Presiden Prabowo Subianto berharap agar kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 dapat ikut serta dalam retreat yang akan diadakan di Akmil, Magelang. (Gambar: BPMI Setpres)
JAKARTA, Pendidikannasional.id – Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar para kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 mengikuti kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil) yang terletak di Magelang. Peristiwa ini mirip dengan yang dilakukan oleh anggota Kabinet Merah Putih beberapa waktu yang lalu.
“Harapan Presiden adalah agar semua kepala daerah dapat dikumpulkan seperti sebelumnya para menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang pernah berkumpul di Magelang,” ungkap Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (10/1/2024).
Yusril juga menambahkan bahwa, Prabowo berharap kepala daerah berpartisipasi dalam retreat untuk menyelaraskan pandangan mereka.”Agar kita dapat memahami situasi yang sama yang tengah dihadapi oleh pemerintah,” ujarnya.
Baca Juga : https://pendidikannasional.id/hukum-dan-kriminal/kejari-batu-tahan-lima-tersangka-korupsi-kur-bri/
Di samping itu, pemerintah mengharapkan agar kepala daerah terpilih yang tidak sedang dalam sengketa dapat dilantik lebih awal, kecuali bagi kepala daerah yang masih dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Yusril menjelaskan bahwa pelantikan dilakukan lebih awal dikarenakan pertimbangan aspek hukum dan faktor waktu.Faktor-faktor hukum dan temporal juga.
“Pemerintah, waktu terus berjalan, dan kita perlu menjalin sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Lihat Juga : https://youtube.com/@pendidikannasionaltv?si=7MptnqLVlhZi45vk
Yusril menyatakan bahwa pelantikan yang dilakukan lebih awal sangat penting untuk menyelaraskan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Terlebih lagi, saat ini berkaitan dengan kawasan tersebut, perlu adanya keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah. Program-program yang dirancang oleh pemerintah pusat hendaknya juga diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Sehingga, pelantikan ini sangat krusial dan oleh karena itu kita perlu menyelesaikannya,” kata dia.
Kontributor, Tsa.
