Rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kemendagri yang dihadiri pejabat BPS, KSP, Bapanas, Kemendag, dan Kementerian PUPR ( Foto : Puspen Kemendagri ). 
Sekjen Kemendagri Minta Pemda Dukung Bulog Stabilkan Harga Beras
JAKARTA,PENDIDIKANNASIONAL.ID – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung Perum Bulog dalam mempercepat realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Tujuannya, stabilisasi harga beras di berbagai daerah dapat berjalan lebih efektif.
Imbauan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, yang juga membahas evaluasi dukungan Pemda dalam Program Tiga Juta Rumah. Rakor digelar di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (19/8/2025).
Tomsi menegaskan, kenaikan harga beras merupakan tantangan yang harus diatasi bersama oleh Bulog dan Pemda. Ia menekankan perlunya kerja keras multisektor agar harga komoditas pokok itu dapat ditekan dan tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Bulog tidak bisa sendiri, Bapak-Ibu sekalian. Semua yang hadir di daerah harus segera memasifkan dan membantu penjualan beras SPHP ini supaya harganya bisa segera turun,” tegas Tomsi dalam keterangannya.
Baca Juga : https://pendidikannasional.id/daerah/komandan-lanud-rsa-komitmen-jaga-kedaulatan-langit-perbatasan/
Dia mengingatkan, pemerintah pusat telah menyediakan stok beras yang cukup. Namun, stok tersebut harus didistribusikan dengan cepat dan optimal mengingat kualitas beras tidak dapat bertahan lama. Untuk itu, Tomsi meminta Pemda segera mengundang perwakilan Bulog setempat untuk memastikan pasokan segera disalurkan ke masyarakat.
Selain beras, Tomsi juga mengingatkan para kepala daerah untuk mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas pangan lainnya, seperti bawang merah, cabai merah, telur ayam, dan minyak goreng.
Lihat Juga : https://youtube.com/@pendidikannasionaltv?si=7MptnqLVlhZi45vk
Khusus untuk minyak goreng, dia mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengoptimalkan ketersediaan dan distribusi MinyaKita. Tomsi menilai, jika pasokan minyak goreng terpenuhi dengan baik, distribusi dapat berjalan maksimal.
“Sesuai dengan penyampaian Bapak Presiden, kita sebagai negara terbesar pemilik kebun kelapa sawit. Tinggal dimohon kepada Kemendag untuk bisa membantu itu. Kami juga bersedia kalau diundang [untuk membahas teknisnya],” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain:
Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono;
Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono;
Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy;
Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra; dan
Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR, Imran.
Dukungan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapat segera meredam gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat.
( Puspen Kemendagri)
( Tim, Ivn).
