Menko Yusril Menjadi Pembicara di Retret Kepala Daerah ( Foto : Puspen Kemendagri ). 
Menko Yusril Menjadi Pembicara di Retret Kepala Daerah: Penekanan pada Penguatan Ideologi Pancasila dan Penegakan Hukum
Magelang,Pendidikannasional.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut ambil bagian sebagai pembicara dalam Retret Pembekalan Kepala Daerah yang diselenggarakan di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Dalam forum ini, Menko Yusril menguraikan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Asta Cita yang dimaksud, mencakup poin pertama yang menekankan penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Selain itu, poin ketujuh juga berfokus pada memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Baca Juga : https://pendidikannasional.id/edukasi/deteksi-penyakit-tidak-menular-dinkes-gelar-skrining-kesehatan/
“Empat poin terakhir ini jelas menjadi prioritas yang ditegaskan oleh Presiden sejak awal terbentuknya pemerintahan ini,” ujarnya di hadapan para gubernur dan bupati/wali kota yang hadir, Senin (24/2/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa proses penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi serta peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang masih terus berlangsung. Bahkan, penanganan kasus judi online juga masih aktif dilakukan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, Menko Yusril menegaskan pentingnya penguatan ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. “Hingga saat ini, tidak ada satu kelompok pun yang mempertanyakan hal itu,” jelasnya.
Lihat Juga : https://youtube.com/@pendidikannasionaltv?si=7MptnqLVlhZi45vk
Ia menekankan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan panduan dalam menangani berbagai permasalahan di masyarakat. Misalnya, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” berfungsi sebagai sumber spiritual dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai agama, masyarakat tetap mampu saling menghormati.
“Kita menyaksikan kemajemukan dan keragaman agama di Tanah Air, yang terpenting adalah bagaimana kita menjamin persaudaraan dan persatuan,” ujarnya.
Nilai-nilai Pancasila juga seharusnya tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah. Contohnya adalah sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, di mana nilai keadilan ini harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan.
“Baik itu terkait kebijakan praktis pemerintahan maupun kaidah-kaidah hukum yang diterapkan dalam masyarakat kita,” tandasnya.
Puspen Kemendagri.
