Jakarta, Pendidikannasional.id – Presiden Prabowo Subianto secara formal telah menyetujui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang berkaitan dengan penghapusan utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini mencakup penghapusan tagihan utang yang bermasalah bagi UMKM yang beroperasi di tiga sektor, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta sektor UMKM lainnya seperti fashion, kuliner, industri kreatif, dan sebagainya.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keputusan ini didasarkan pada masukan dari beragam pihak, terutama dari kelompok petani dan nelayan yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, para pelaku UMKM selama ini mengalami berbagai tantangan besar dalam menjaga kelangsungan usaha mereka.
Baca Juga : https://pendidikannasional.id/pariwisata/gebrakan-arinda-grandee-dalam-kancah-nasional-2024/
“Setelah menerima masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, terutama dari kelompok petani dan nelayan di seluruh Nusantara, pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 mengenai Penghapusan Utang Macet untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” kata Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (05/11/2024).
Presiden Prabowo menegaskan bahwa para produsen di sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta nelayan adalah pilar penting bagi ketahanan pangan negara. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan bantuan kepada sektor-sektor yang memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan pangan serta perekonomian negara.
Lihat Juga : https://youtube.com/@pendidikannasionaltv?si=7MptnqLVlhZi45vk
“Pemerintah berharap melalui langkah ini dapat memberikan dukungan kepada para produsen, termasuk petani, pelaku UMKM, dan nelayan, yang memiliki peran vital dalam memproduksi pangan. ” Presiden menyatakan, “Mereka dapat melanjutkan upaya-upaya mereka dan menjadi lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. ”
Mengenai rincian teknis dan syarat-syarat penghapusan piutang tersebut, akan ada koordinasi lebih lanjut antara kementerian dan lembaga yang bersangkutan. Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah bertekad untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Presiden Prabowo juga mengekspresikan harapannya agar kebijakan ini dapat memberikan ketenangan dan kepercayaan kepada para pelaku UMKM, khususnya bagi para petani dan nelayan. Hal ini sangat penting agar mereka dapat melakukan tugas dengan antusiasme dan keyakinan bahwa negara memberikan dukungan serta menghargai kontribusi mereka.
“Kita semua berharap agar seluruh petani, nelayan, dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan tenang, penuh semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghargai serta mengakui peran penting para produsen pangan yang krusial bagi kehidupan bangsa dan negara,” ujar Presiden.
Penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 ini merupakan bukti konkret dari upaya pemerintah dalam mendukung keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memberikan kesempatan bagi sektor-sektor ini untuk lebih berdaya dan mandiri.
( Kontributor, Abu ) ( Ria ).
