Presiden saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. ( Foto : istimewa ). 
Prabowo Minta Bunga PNM Mekaar Turun di Bawah 9 Persen, Dorong Kemudahan Izin Usaha
Jakarta, PENDIDIKANNASIONAL.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi kerakyatan dengan meminta suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar diturunkan hingga di bawah 9 persen. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Menurut Presiden, kebijakan tersebut merupakan langkah keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil, khususnya keluarga prasejahtera dan pelaku usaha mikro yang selama ini masih menghadapi bunga pinjaman cukup tinggi.
“Ini keputusan politik yang sudah saya ambil. Bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, harus diturunkan hingga di bawah 10 persen, bahkan di bawah 9 persen,” tegas Presiden Prabowo.
Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang dinilai tidak adil. Ia membandingkan bunga kredit yang diterima pengusaha besar dengan bunga pinjaman yang harus ditanggung masyarakat kecil.
“Pengusaha besar bisa mendapatkan kredit bank dengan bunga sekitar 9 persen, sementara masyarakat kecil justru dibebani bunga hingga 24 persen. Ini tidak sesuai dengan semangat keadilan sosial,” ujarnya.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi sistem pembiayaan nasional agar lebih berpihak kepada rakyat kecil. Ia menilai prinsip keadilan sosial dalam Pancasila harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar slogan.
Selain menyoroti penurunan bunga kredit, Presiden Prabowo juga meminta seluruh kementerian dan lembaga mempercepat reformasi birokrasi, khususnya terkait proses perizinan usaha yang selama ini dianggap terlalu lambat dan berbelit.
Ia mengungkapkan banyak pelaku usaha dan investor mengeluhkan lamanya proses perizinan yang bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Karena itu, Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah mencari solusi untuk memangkas hambatan administrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
“Permudah perizinan, jangan dipersulit. Pengusaha ingin bekerja dan berinvestasi, tetapi sering kali izin memakan waktu sangat lama,” kata Presiden.
Untuk mempercepat langkah deregulasi, Presiden juga meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus yang bertugas menyederhanakan aturan-aturan yang dinilai tumpang tindih.
Presiden menegaskan, pemerintah akan mendukung pengusaha yang menjalankan usaha secara benar dan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pengusaha yang baik harus dibantu dan didukung. Yang melanggar aturan tentu ditertibkan, tetapi yang benar-benar ingin bekerja untuk membuka lapangan pekerjaan harus diberikan kemudahan,” tuturnya.
Lihat Juga : https://youtube.com/@pendidikannasionaltv?si=7MptnqLVlhZi45vk
Di akhir sambutannya, Presiden Prabowo optimistis kondisi ekonomi nasional akan semakin kuat apabila pemerintah mampu meningkatkan efisiensi dan memperbaiki sistem pelayanan publik secara menyeluruh.
“Kalau sistem terus dibenahi dan efisiensi ditingkatkan, saya yakin kita bisa berbuat lebih banyak untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Penulis : Abk.
Editor : Tim Redaksi Pendidikannasional.id.
