Ketika prosesi penandatanganan, oleh Wakil Wali Kota dan Camat Bumiaji serta foto bersama sama kepala desa ( Foto : Ria ). 
Musrenbang Bumiaji 2026 Merajut Asa Ekologis di Benteng Terakhir Kota Batu
Batu,PENDIDIKANNASIONAL.ID – Di tengah hiruk-pikuk pembangunan kota yang kian menggeliat, Kecamatan Bumiaji menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan tema yang sarat makna “Menggali Kearifan Lokal Mewujudkan Alam Hijau” . Bertempat di Hall Arjuna, Hotel Selecta, forum tahunan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial administratif, melainkan bertransformasi menjadi ruang refleksi kolektif atas masa depan ekologi, kebudayaan, dan keberlanjutan hidup masyarakat di kawasan hulu kota wisata tersebut.( 14/02/2026 ).
Sebagai wilayah yang sebagian besar berupa hutan dan lahan pertanian, Kecamatan Bumiaji memiliki posisi strategis sekaligus rentan dalam tata ruang Kota Batu. Ia adalah benteng ekologis terakhir yang menjaga keseimbangan alam, sekaligus penyangga utama kehidupan di wilayah hilir. Jika ekosistem di Bumiaji runtuh, maka seluruh wilayah di bawahnya akan terdampak langsung. Kesadaran kolektif inilah yang coba dirajut dalam Musrenbang yang berlangsung pada hari Sabtu tersebut, dihadiri oleh para kepala desa, perangkat kecamatan, anggota DPRD, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas penyandang disabilitas.
Sebelum memasuki agenda diskusi teknis perencanaan, rangkaian acara diawali dengan suguhan seni dan budaya yang menjadi napas kehidupan masyarakat Bumiaji. Tampil dalam kesempatan tersebut, Sanduk Campursari Mbatu Aji membawakan gending-gending khas Jawa Timuran yang membangkitkan nostalgia sekaligus semangat gotong royong. Tak kalah menarik, penampilan dari Power of Disability, sebuah komunitas seni yang digawangi penyandang disabilitas menjadi bukti bahwa pembangunan yang inklusif bukan sekadar wacana, melainkan telah mulai diwujudkan di tingkat akar rumput.
Puncak simbolik dari pembukaan Musrenbang tahun ini adalah ritual “Sedekah Air Sumber”. Seluruh kepala desa se-Kecamatan Bumiaji membawa kendi berisi air dari sumber mata air di desanya masing-masing, kemudian menyatukannya ke dalam satu wadah besar. Ritual sederhana namun penuh filosofi ini menjadi pertanda syukur atas kemakmuran air yang selama ini berlimpah di Bumiaji, sekaligus pengingat bahwa kekayaan alam tersebut tidak boleh dianggap enteng. Di tengah ancaman krisis air yang melanda berbagai daerah, Bumiaji masih dianugerahi puluhan sumber mata air yang menjadi urat nadi kehidupan ribuan warga dan lahan pertanian.
Dalam sambutannya, Camat Bumiaji, Thomas Maydo, S.Sos., memaparkan sebanyak 67 usulan prioritas, dengan didominasi bidang infrastruktur, ekonomi, sosial serta budaya. Dan enam isu utama yang menjadi perhatian serius di wilayahnya. Pertama, pembukaan dan alih fungsi lahan yang terjadi secara masif di berbagai wilayah, baik utara, timur, maupun barat Bumiaji. Hal ini terlihat nyata dari berkurangnya tegakan pohon di area pegunungan yang selama ini menjadi paru-paru kota.
Kedua, bencana banjir dan longsor yang menjadi ancaman rutin setiap musim hujan. Warga Bumiaji, kata Thomas, selalu merasa waswas meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis. Ketiga, berkurangnya sumber mata air secara signifikan dari tahun ke tahun. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat dan sektor pertanian.
Keempat, ancaman kepunahan buah apel yang selama ini menjadi ikon Kota Batu. Data menunjukkan penyusutan lahan apel berlangsung sangat cepat. Di Desa Tulungrejo misalnya, lahan apel berkurang hingga 2 hektar hanya dalam kurun waktu 19 hari. Fenomena ini tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga identitas budaya dan sejarah kota.
Kelima, risiko hilangnya budaya bangsa akibat derasnya arus modernisasi. Generasi muda Bumiaji, menurut Thomas, perlu diperkenalkan kembali pada nilai-nilai lokal agar tidak tergerus zaman. Keenam, perlunya perhatian serius pada kelompok rentan, yakni lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak. Hak-hak dasar mereka harus diperkuat dalam setiap kebijakan pembangunan.
Menjawab persoalan tersebut, Thomas memperkenalkan visi Batu Sae (Solusi Ekologis) yang mengusung sejumlah langkah strategis, antara lain patroli hutan berbasis masyarakat, kajian komprehensif terkait degradasi lingkungan, penguatan regulasi perlindungan hutan dan sumber mata air, rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi, audit air bawah tanah, serta fasilitasi teknis bagi petani apel agar ikon kota tetap terjaga.
“Bumiaji adalah benteng ekologis. Jika ekosistem di sini runtuh, maka seluruh wilayah di bawahnya akan terdampak,” tegas Thomas di hadapan para hadirin.
Namun, semangat konservasi yang digelorakan pemerintah kecamatan ini berbenturan dengan realita birokrasi dan anggaran. Anggota DPRD Kota Batu Daerah Pemilihan Bumiaji, Sujono Djonet, dalam sambutannya melontarkan kritik tajam. Ia menyoroti rendahnya tingkat realisasi usulan Musrenbang tahun-tahun sebelumnya. Dari 52 usulan pada Musrenbang 2024, hanya 5 kegiatan (sekitar 9,6 persen) yang terealisasi, itupun hanya mencakup 3 desa.
“Inilah yang menyebabkan kejenuhan di tingkat desa. Musrenbang seringkali dianggap hanya sebagai formalitas belaka. Padahal, ini adalah sistem negara yang sah dan wajib dilaksanakan secara serius,” ujar Sujono.
Ia menambahkan, kesenjangan antara usulan dan realisasi anggaran harus segera dibenahi. Sinergi antara legislatif dan eksekutif, menurutnya, sangatlah krusial. Bappelitbangda sebagai lembaga perencana memiliki tanggung jawab besar untuk mendampingi desa dalam menyusun perencanaan yang matang, dimulai dari Musyawarah Desa hingga penyusunan RAPBDes.
“Wajar jika para kepala desa merasa enggan mengikuti Musrenbang jika hasilnya tidak signifikan bagi pembangunan desa mereka. Sistem perencanaan ini harus dikoreksi,” tegasnya.
Sujono juga mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota Batu yang saat ini dijabat putra daerah asli. Ia berharap, di bawah kepemimpinan yang memahami kultural dan karakter lokal ini, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat bersinergi lebih baik. Evaluasi lapangan terhadap sistem yang ada harus segera dilakukan, agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Menjawab berbagai sorotan tersebut, Kepala Bapelitbangda Kota Batu, Ir. Bangun Yulianto, memaparkan sejumlah program prioritas daerah sekaligus strategi pembiayaan di tengah efisiensi anggaran pusat. Ia mengawali dengan menjelaskan program 1.000 Sarjana yang selama ini masih kurang dipahami masyarakat. Program yang dikelola Dinas Pendidikan ini, kata Bangun, akan terus disosialisasikan secara lebih masif.
Selain itu, terdapat 15 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota lainnya, antara lain pembangunan Sport Center, Mal UMKM, pengembangan Spiritual Botanical Garden, penerapan Smart and Integrated Farming, program pengelolaan sampah terpadu, hingga pemberian subsidi listrik untuk tempat ibadah.
Dari sisi anggaran, Pemerintah Kota Batu telah menyusun rekapitulasi pembangunan di tingkat kecamatan. Untuk Kecamatan Bumiaji, pada tahun 2025 terintegrasi anggaran sebesar Rp21,35 miliar yang difokuskan pada sektor pertanian, penguatan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM. Sementara untuk tahun 2026, Kecamatan Batu direncanakan mendapat alokasi Rp19,9 miliar yang mencakup bidang infrastruktur dan lingkungan hidup (jalan, drainase, PJU), kesejahteraan sosial (bedah rumah, revitalisasi tempat ibadah/TPQ), serta peningkatan SDM di sektor pariwisata.
Terkait penanganan kawasan hutan dan bencana, Bangun menjelaskan bahwa wewenang pengelolaan hutan berada di bawah Kementerian Kehutanan. Pemerintah Kota Batu telah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar memfasilitasi koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi. “Pembangunan aliran air oleh Kementerian PU tidak akan efektif jika masalah di hulu, yakni alih fungsi lahan hutan, tidak segera dibenahi,” ujarnya.
Menghadapi efisiensi anggaran pusat, Bangun memperkenalkan konsep creative financing. Daerah dituntut lebih kreatif mencari sumber pendanaan di luar APBN, antara lain optimalisasi dana CSR perusahaan, peningkatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta penyesuaian dengan tema pembangunan provinsi tahun 2027 yang fokus pada pelayanan dasar infrastruktur dan kebencanaan.
Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, S.H., M.H., dalam sambutannya menawarkan terobosan baru untuk mempercepat realisasi pembangunan di Bumiaji. Ia mengusulkan pola “Sengkuyung” (gotong royong) dengan memetakan 9 anggota dewan dari daerah pemilihan Bumiaji untuk mendampingi 9 desa secara spesifik.
“Setiap anggota dewan kami minta menyengkuyung satu desa. Hasil Musrenbang desa harus menjadi bank data aspirasi, sehingga saat reses, mereka tidak perlu bingung mencari data,” jelas Heli.
Ia juga menegaskan perlunya klasifikasi pembiayaan yang jelas. Kegiatan dengan nilai di atas Rp100 juta hingga Rp200 juta sebaiknya diampu oleh Pemerintah Kota melalui APBD. Sementara usulan bernilai di bawah Rp100 juta, misalnya Rp30 juta untuk pelatihan, diharapkan dapat diselesaikan melalui APBDes sesuai kemampuan keuangan masing-masing desa.
Heli juga mendorong perubahan fokus pembangunan dari infrastruktur fisik ke penguatan sektor ekonomi. Ke depan, setiap kecamatan di Kota Batu akan diarahkan sesuai potensinya: Kecamatan Junrejo sebagai sentra UMKM, Kecamatan Batu sebagai pusat jasa dan perdagangan, dan Kecamatan Bumiaji sebagai sentra pertanian dan pariwisata.
“Isu ekologi harus kita kawal ketat. Para kepala desa diminta aktif memantau pembangunan vila-vila baru. Jika ditemukan investasi yang tidak berizin atau melanggar tata ruang, segera laporkan,” tegas Heli.
Ia juga menyoroti kondisi memprihatinkan di beberapa titik, seperti Dusun Lemah Putih, di mana sumber mata air beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah. Pemerintah, kata Heli, harus memberikan solusi bagi warga yang bercocok tanam di area tebing (tedelan). Meskipun secara ekologis berisiko longsor, mereka tidak bisa serta-merta dilarang tanpa ada kepastian solusi ekonomi.
Salah satu momen penting dalam Musrenbang kali ini adalah hadirnya Haji Imam, pengusaha lokal sukses yang memproduksi Kopi Arjuno. Produknya saat ini telah dipasarkan secara luas, bahkan merambah pasar di luar kota. Dalam forum tersebut, Haji Imam menyatakan kesiapannya menampung hasil kopi dari para petani lokal.
Pernyataan ini disambut antusias sebagai langkah konkret menyelesaikan permasalahan hilirisasi produk tani. Selama ini, petani kopi di Bumiaji kerap kesulitan memasarkan hasil panen dengan harga yang layak. Dengan adanya jaminan serapan dari pengusaha lokal, diharapkan kesejahteraan petani meningkat tanpa harus merusak lingkungan.
Selain itu, Heli juga mendorong optimalisasi peran Dapur KDMP (Kader Desa Mandiri Pangan). Selama ini, masih terjadi sumbatan komunikasi antara pengelola dapur, pemerintah desa, dan petani. “Sesuai visi Presiden, harus tercipta sinergi kuat antara sektor dapur komunitas, KDMP, dan petani lokal. Bapak Camat diharapkan memfasilitasi pertemuan antar pihak untuk menyelesaikan hambatan ini,” ujarnya.
Tak ketinggalan, pemerintah juga memberikan Bantuan Keuangan (BKK) kepada beberapa desa dengan fokus pada optimalisasi lapangan desa. Nilai bantuan berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar. Pembangunan ini bertujuan sebagai pusat kegiatan masyarakat sekaligus percontohan, seperti yang telah dilakukan di Sumberjo. Pemerintah, kata Heli, terus memperbaiki regulasi dan menyederhanakan administrasi agar para kepala desa lebih mudah mengajukan dan merealisasikan program.
Persoalan regenerasi petani juga menjadi perhatian serius. Saat ini, persentase petani muda hanya berkisar antara 20 hingga 30 persen. Mayoritas petani senior masih mengharapkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) konvensional. Ke depan, pemerintah mendorong implementasi Smart Integrated Farming atau pertanian terpadu cerdas.
Di Desa Tulungrejo misalnya, direncanakan pembangunan Kandang Komunal untuk mengintegrasikan para peternak dalam satu wadah yang lebih efisien dan modern. Dengan sistem ini, diharapkan produktivitas meningkat sekaligus ramah lingkungan.
Heli menegaskan, seluruh agenda pembangunan akan terus dikawal melalui diskusi santai namun serius atau jagong bareng. “Kita ingin program kerja benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini komitmen kami,” pungkasnya.
Musrenbang Kecamatan Bumiaji tahun 2026 mencatatkan diri sebagai titik tolak baru dalam perencanaan pembangunan di Kota Batu. Bukan sekadar tentang angka-angka usulan yang mencapai miliaran rupiah, melainkan tentang kesadaran kolektif bahwa membangun Bumiaji berarti merawat paru-paru kota sekaligus menjaga identitas budaya dan kearifan lokal.
Dari sisi anggaran, total usulan prioritas yang disampaikan delapan desa menunjukkan variasi kebutuhan. Desa Sumbergondo misalnya, mengusulkan pembangunan drainase senilai Rp1,2 miliar, pelatihan pemasaran digital Rp30 juta, dan pembinaan karang taruna Rp30 juta. Desa Punten mengajukan pembangunan plengsengan penahan tebing Rp346,9 juta, pelatihan membatik Rp30 juta, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk tiga keluarga kurang mampu senilai Rp245 juta.
Desa Gunungsari memfokuskan pada pelebaran jembatan dan jalan serta pemeliharaan aspal hotmix, masing-masing Rp300 juta. Bulukerto mengusulkan pembangunan jembatan irigasi Rp200 juta, pelebaran jembatan Rp300 juta, dan pagar punden Rp200 juta. Sementara desa-desa lain seperti Bumiaji, Pandanrejo, dan Giripurno mengusulkan berbagai program mulai dari pemasangan cermin konvektor, pelatihan UMKM, perbaikan jembatan longsor, hingga pembangunan drainase sepanjang 590 meter senilai Rp412,6 juta.
Lihat Juga : https://youtube.com/@pendidikannasionaltv?si=7MptnqLVlhZi45vk
Dengan merajut kearifan lokal dan semangat ekologis, para pemangku kepentingan berharap, tahun 2027 nanti bukan lagi tahun penantian, melainkan tahun aksi nyata bagi bumi yang lebih hijau. Tema “Menggali Kearifan Lokal Mewujudkan Alam Hijau” bukan sekadar slogan, melainkan panggilan bersama untuk menyelamatkan Bumiaji sebagai benteng terakhir Kota Batu.
( Ria ).
